BCN Indonesia – Ace Hasan Shajiri, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, mengkritik program prioritas Kementerian Agama RI pada 2021-2024. Hal tersebut disampaikan pada Kamis (9 Februari 2022) dalam rapat kerja Komite VIII DPR RI dengan Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai agenda pembahasan APBD 2022 di Gedung DPR RI.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Agama mengangkat tujuh prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia. Penguatan moderasi beragama, transformasi digital, pengaktifan KUA, perguruan tinggi Islam siber, rekan mandiri, indikator keagamaan, dan toleransi. Menurut Year Ace, ketujuh program tersebut tidak sejalan dengan pendidikan Madrasah.
“Salah satu yang menjadi perhatian kita adalah penguatan madrasah. Bukankah itu prioritas bagi kita? Madrasah itu harus menjadi kekuatan kita yang harus terus kita dorong. Karena saya tahu,” kata politisi Golkar itu.
Secara pribadi, lanjut Ace, masalah keadilan anggaran juga sangat penting. Namun, siswa yang belajar di Madrasah juga merupakan anak negeri yang patut mendapat perhatian serius dari negara. “Saya harap ini menjadi perhatian kita. Ini bagian dari proses penganggaran,” lanjut Ace.
Ace pun mengkritisi istilah Cyber Islamic University. Dia meminta Kementerian Agama RI untuk mengklarifikasi program tersebut. Apakah ini konteks transformasi digital dari proses pembelajaran, atau bagaimana? Apakah UIN, IAIN dan STAIN semuanya berbasis proses pendidikan berbasis digital? Harus jelas. ”
Ia juga berharap Kementerian Agama Republik Indonesia terus mendorong peningkatan kualitas perguruan tinggi Islam di tanah air. Sejauh ini belum masuk 10 besar,” kata Ace.
“Ini juga harus jelas, Direktur Pendidikan. Apa arti kemerdekaan Pesantren? Karena kita sudah memiliki Pesantren, apakah ada intervensi negara di Pesantren? Hukum”
Ace tidak ingin kemerdekaan Pesantren menghalangi negara untuk mendukung Pesantren. ..
