BCN Indonesia – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, mendukung upaya pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur non yudisial. Apalagi rencananya, akan dibentuk tim khusus.
Rencana pembentukan tim khusus itu disampaikan oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan dalam rapat dengan Komisi III DPR RI pada Senin 4 Oktober lalu.
Menurut Sahroni, penuntasan isu HAM memang merupakan salah satu janji kampanye Jokowi yang harus segera ditunaikan.
“Saya sangat mendukung usulan Pak Presiden yang akan membentuk tim khusus dengan tujuan dapat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat ini kan sebenarnya hutang masa lalu yang tidak terselesaikan, dan Pak Presiden sesuai dengan visi-misinya bermaksud untuk mengedepankan keadilan dan HAM,” kata Sahroni, Selasa 5 Oktober 2021.
Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum, lanjut politisi Partai Nasdem itu, mengapresiasi langkah pemerintah terutama Presiden Jokowi tersebut.
“Dan kami akan selalu mendukung penuh,” kata Sahroni menambahkan
Peran institusi lain dalam menuntaskan persoalah HAM berat ini, menurutnya juga harus ada untuk membantu. Terutama kemudahan dalam koordinasi antar lembaga. Ahmad Sahroni mendorong itu, agar lekas terselesaikan dengan jalur koordinasi yang mudah.
“Konsep dengan adanya tim khusus ini sudah sangat bagus ya, namun nanti tinggal bagaimana berkoordinasi dengan lembaga lainnya yang beririsan bisa berjalan dengan baik atau tidak,” ujar Sahroni.
Dengan mudahnya koordinasi, maka secara langsung meringankan kerja tim khusus nantinya. “Itu perlu diperhatikan, karena dari koordinasi tersebut akan mempermudah tim khusus usulan pak Presiden ini memenuhi hak-hak korban yang sampai sekarang belum jelas kelanjutannya,” katanya.
