BCN Indonesia – Ketua Rumah milenial kepri menyoroti kinerja BUP kepri yang lebih besar pengeluaran dari pada pendapat, hal ini menurut aktivis milenial kepri sangat miris dan perlu menjadi perhatian pemprov kepri dan masyarakat kepri, karena kita mengetahui bahwa BUP ini dibentuk untuk menambah pendapat daerah (PAD) faktanya sebaliknya malah menjadi beban(merugi)
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan berbagai kebijakan di sektor kepelabuhanan yang bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi penyelenggaraan pelabuhan yang produktif.
Diketahui menurut Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Kepulauan Riau pada pasal 5 huruf e dan f menyebutkan bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola potensi daerah khususnya transportasi laut dan moda lainnya yang lebih berdayaguna sehingga memberikan kontribusi dalam perekonomian masyarakat daerah; dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah baik langsung maupun tidak langsung.
Lanjut, setelah diketahui bersama dalam kondisi perusahaan milik Pemerintah Provinsi Kepri yaitu BUP Kepri pada tahun 2021 diperkirakan harusnya mendapatkan keuntungan 90 miliar, namun realita dan fakta nya malah merugi, kerugian tersebut sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) tercatat pada tahun 2021, artinya ada kerugian negara disitu maka sebagai pimpinan Awalludin harus diperiksa aparat penegak hukum(APH) hal itu disampaikan langsung oleh Rimbun saat wawancara dengan BCN indonesia.
Aktivis milenial ini menjelaskan itu menjelaskan Perseroda BUP pada tahun 2021 memasang target pendapatan sebesar Rp99 miliar, namun realisasinya hanya sekitar Rp1,6 miliar, sementara realisasi biaya operasional sekitar Rp2,4 miliar.
“Artinya, biaya keluar lebih besar dibanding pemasukan. Selisihnya itu sekitar Rp800 juta,” ujar dia.
Lanjutnya menyoroti Pemprov sudah berinvestasi besar lewat pemberian modal terhadap BUP Kepri, tapi sampai saat ini perusahaan tersebut masih belum mampu menjadi mesin penghasil pendapatan asli daerah (PAD) setempat.
“BUP Kepri harus lebih jeli dalam menggali potensi PAD, apalagi daerah kita ini 96 persen adalah laut, tentu banyak potensi maritim yang bisa digarap untuk mendongkrak perekonomian daerah,” tambah Rimbun.
Disisi lain dalam beberapa kegiatan-kegiatan maupun secara data-data yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan Kepulauan Riau belum dipubliskan maupun diekspos di hadapan warga Kepri terkait perkembangan kinerja yang dilakukan. Karena setelah ditelusuri oleh BCN Idonesia informasi media resmi BUP kepri.
Terakhir saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp oleh BCN Indonesia kepada Direktur BUP Kepri yaitu Capt. Awalludin Rahim pada menyampaikan dia nanti akan dikorfirmasi secara langsung, langsung untuk terkait perkembangan dalam hal kinerja BUP Kepri kedepan.
( Tim )
