BCN Indonesia – Menindaklanjuti Pemberitaan Kedua Terkait Kelebihan Belanja Pembayaran Perjalanan Dinas Pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepri Sebesar Rp. 751.478.526,00.
Hasil Investigasi mediatrias.com dan bcnindonesia.com Terkait Perjalanan Dinas di Sekretariat DPRD Kepri Bahwasanya Ada Dugaan Pejabat di Setwan DPRD Kepri telah melakukan Manipulasi Kwitansi/Invoice piktif ,terkait Perjalanan Dinas tersebut.
“Berdasarkan Data yang dimiliki mediatrias.com dan bcnindonesia.com yang di Peroleh dari BPK Bahwa tidak terdapat Melakukan Pembayaran Kepada Pihak Hotel”.
BERITADALAM
Dengan Hal Tersebut, Sekretaris DPRD harus mempertanggungjawabkan Kelebihan Pembayaran sebesar
Rp667.789.301,00 dengan menagih kepada Pelaku Perjalanan dinas dan menyetorkan ke kas daerah.
“inilah Daftar Nama-Nama yang diduga Melakukan Korupsi Perjalanan Dinas di Skretariat DPRD Kepri, AHL, APU, ASA, AD, AK, APR, AND, AZ, ANI, AS, AO, AC, AP, ASO, AM, AA, BAP, BL, BH, BA, BM, BPD, BDW, CAS, DP, DEC, DC, DN, DY, DM, DPP, DKT, DMG, EDN, ES, ER, EWP, ESU, FAR, FAU, FEB, FM, FY, FR, FK, FS, FEW, FID, FIT, GP, HMT, HTI, HZA, HC, HM, HMU, IH, IS, IF, JD, JEP, JFS, JA, JP, JUS, KA, LSH, LUS, MNK, MD, MF, MAH, MAR, MON, MT, NGA, NB, NK, NHP, OC, PW, RAH, RB, RS, RFO, RAN, RNE, RPM, RI, RNK, RP, RW, RF, RM, RMB, RN, SSI, SH, SLH, SIN, SK dan Masih banyak Nama-nama yang Diduga melakukan Korupsi Perjalanan Dinas tersebut”.
Dari Hasil Konfirmasi yang dilakukan oleh BPK ,untuk menguji kesesuaian data pada Bukti Pertanggungjawaban yaitu nama tamu, tanggal check in dan check out, nomor kamar, serta jumlah pembayaran dengan catatan pada data base hotel.
a. Beberapa data berupa nama tamu, tanggal check in/check out sebagaimana yang telah dipertanggungjawabkan oleh pelaksana perjalanan dinas ditemukan dalam data base manajemen hotel, dan nilai pembayaran kepada pihak hotel adalah sama dengan nilai dalam bukti pertanggungjawaban;
b. Beberapa data berupa nama tamu, tanggal check in/check out sebagaimana yang telah dipertanggungjawabkan oleh pelaksana perjalanan dinas ditemukan dalam data base manajemen hotel, namun nilai pembayaran kepada pihak hotel lebih rendah dari nilai yang dalam bukti pertanggungjawaban; dan
c. Beberapa data berupa nama tamu, tanggal check in/check out sebagaimana yang telah dipertanggungjawabkan oleh pelaksana perjalanan dinas tidak ditemukan dalam data base manajemen hotel.
Sehigga dalam kasus temuan BPK ini, Diminta Kajati Kepri harus bertindak tegas dalam pelaksanaan penegakkan hukum agar tidak terlalu lembek untuk memproses kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat di lingkungan Setwan DPRD Kepri.
‘Ketika seorang pejabat di Sekretariat DPRD Kepri dengan mudahnya melakukan indikasi korupsi menggunakan uang negara ,namun penegakkan hukum diduga lemah maka dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat di kepri akan hambar”.
Penulis : Mulian Pratama
Part : 2
