BCN INDONESIA – Empat organisasi pers di Tanjungpinang yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tanjungpinang-Bintan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Tanjungpinang, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Tanjungpinang-Bintan-Karimun dan Ikatan Wartawan Online (IWO) Tanjungpinang bersama-sama membuat surat keluhan.
Keluhan tersebut ditujukan atas kepemimpinan Kapolres Tanjungpinang AKBP Fernando.
Surat (Laporan) keluhan itu ditujukan oleh 4 organisasi Pers ke Kompolnas RI, Kadiv Humas Mabes Polri dan Polda Kepri.
Menurut mereka atau jurnalis yang ada di Tanjungpinang, awal menjabat pada Oktober 2020 lalu hingga saat ini, Kapolres AKBP Fernando dianggap kurang menjalin komunikasi yang baik dengan para kuli tinta.
“Kurangnya komunikasi tersebut baik melalui alat komunikasi untuk urusan pemberitaan maupun sekadar duduk berdiskusi bersama. Hal itu tak pernah Ia laksanakan,” kata Ketua IWO Tanjungpinang Iskandar Syah kepada awak media ini, Senin (21/06/2021).
Kata Iskandar, informasi untuk bahan pemberitaan jurnalis melalui Humas dan Kasat Narkoba serta Kasat Reskrim terbatas tanpa persetujuan Kapolres terlebih dahulu.
“Dalam surat tersebut meminta perhatian dari Kompolnas RI untuk dapat mengevaluasi Kapolres Tanjungpinang,” sebutnya.
Iskandar meminta agar surat yang telah dikirim tersebut dapat ditanggapi segera.
“Jurnalis adalah mitranya polisi. Jadi kita berharap surat itu ditanggapi segera,” harapnya.
Di lokasi yang sama yakni di Waroeng Kopi W&W, Jailani mengungkapkan, AJI Tanjungpinang menyayangkan sikap Kapolres Tanjungpinang yang kurang komunikatif dan terkesan tidak menghormati serta mendukung kinerja jurnalis di lapangan.
“Jurnalis sudah bekerja sesuai dengan koridor yang ada. Seharusnya dengan adanya UU keterbukaan informasi, kerja jurnalis tentunya mendapatkan dukungan,” ungkapnya.
“Kita menyayangkan ada figur-figur publik yang tidak mendukung kerja jurnalis di lapangan. Seharusnya ini dievaluasi oleh pimpinan di atas,” tambah Ketua AJI Tanjungpinang dua priode itu.
Sementara itu, Ketua PWI Tanjungpinang-Bintan Zakmi, menjelaskan bahwa Kepri dalam survei terkait informasi publik tertinggi di Indonesia.
“Sangat disayangkan bila ada aparatur pemerintahan yang tidak komunikatif terhadap jurnalis,” katanya.
“Apalagi Tanjungpinang ini Ibukota Provinsi Kepri. Sangat memalukan bila ada aparatur pemerintahan atau pejabat di kepolisian yang tidak terbuka,” pungkas Zakmi.
Sumber: DIGITALNEWS.CO.ID
