BCN INDONESIA– Menurut Penilaian Ombudsman Pemerintahan Kabupaten Lingga terhadap Kepatuhan Pelayanan Publik pada tahun 2019 mendapat Rapor Merah.
Atas hal tersebut Pimpinan DPRD Lingga, yakni Wakil Ketua I DPRD Lingga, Aziz Martindaz berikan tanggapannya. Ia mengatakan, bahwa kiranya Pemerintah Kabupaten Lingga perlu mendapat perhatian yang lebih baik di tahun 2021. Apalagi Ombudsman Kepri telah memulai melakukan penilaian kembali pada tahun 2021 sejak terhenti karena Covid 19.
“Kita berharap pemerintah Lingga mesti terus melakukan perbaikan Pelayanan Publik hingga mendapat Rapor Hijau”, ujar Nya, Selasa (15/06/2021).
BERITADALAM
Ditambahkannya, Sehingga Kabupaten Lingga dapat terlepas dari sanksi anggaran yang bisa saja dikenakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait, yaitu Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Berdasarkan UU No. 25 tahun 2009 jelas ditegaskan bahwa Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan Service Delivery”, ucap Nya.
Hal tersebut meliputi terkait Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Jangka waktu Pelayanan, Biaya ataupun Tarif, Produk Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan perlu mendapat Atensi serius dari Pemerintah Daerah.
“Apalagi maksud dari keberadaan dari Undang-undang tersebut jelas untuk memberikan kepastian Hukum dalam hubungan antara Masyarakat dan Penyelenggara dalam Pelayanan Publik”, ungkap Aziz.
Untuk itu, sekalipun persoalan ketika sanksi Anggaran oleh Pemerintah Pusat mungkin tidak diberikan, karena belum adanya Payung Hukum yang jelas.
Namun yang dikhawatirkan, jika hal ini nantinya tidak mendapat perhatian serius, maka Sanksi Sosial dari Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah Daerah terhadap Kepastian Hukum menjadi Bumerang.
“Sehingga Pemerintah dianggap gagal dalam mendatangkan para Investor untuk Berinvestasi guna menggiatkan Perekonomian Daerah. Apalagi saat ini Kabupaten Lingga ditengah maraknya wabah Covid 19, jelas mengganggu roda Perekonomian Masyarakat”, pungkas Nya.
Oleh karena itu, DPRD Lingga sudah pasti mengharapkan pemerintah memperbaikinya, mengingat Kabupaten Lingga saat ini berada pada Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik hasil suksesi Pilkada tahun 2020, yang memiliki pemimpin yang Energik, yakni Nizar dan Neko. (Redaksi)
