BCN Indonesia – Ketua-ketua partai politik se Kota Padang menggelar pertemuan untuk membahas permasalahan yang ada di Kota Padang, Rabu, 28 Desember 2022.
Pertemuan itu dihadiri Ketua DPC Partai Gerindra Veri Mulyadi, Ketua DPC PPP H Maidestal Hari Mahesa, Ketua Partai DPC NasDem Osman Ayoeb, Ketua DPC Partai Berkarya Helmi Moesim, Ketua DPC PKB Yusri Latif, dan Ketua DPC Partai Perindo Ii Apriyatna.
Selain itu, juga hadir utusan ketua-ketua partai yang berhalangan hadir, diantaranya Jumadi dari Golkar, Wismar Panjaitan dan Nursam Saleh dari PDI-P, dan aktivis Kota Padang Yusac Davip Pingah.
Pertemuan itu dipandu oleh H. Maidestal Hari Mahesa. Ia pun mempersilahkan masing-masing ketua partai untuk menyampaikan pandangan mereka terkait permasalahan yang dihadapi oleh Kota Padang.
Ketua DPC Partai Berkarya Helmi Moesim bicara panjang lebar soal kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang.
“Kami di DPRD sudah berusaha agar masing-masing partai pengusung untuk sesegera mungkin bersepakat agar mengusulkan nama kepada Walikota Padang Hendri Septa dan kemudian baru diusulkan ke DPRD,” katanya.
Lebih keras lagi, Ketua DPC Partai NasDem Osman Ayoeb melihat ada pembangkangan terhadap konstitusi dalam persoalan kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang tersebut.
Apalagi kata Osman Ayoeb, Gubernur Sumbar sudah pula menyoroti Walikota Padang terkait hal itu. Demikian juga Ketua DPRD juga telah menyurati Walikota.
Jumadi dari Partai Golkar mengepreasisi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Padang yang naik tajam dari tahun-tahun sebelumnya.
“Dibanding lima tahun terakhir, kenaikannnya cukup tajam, di atas 80 persen dari OPD pengumpul PAD. Ini layak kita apresiasi. Tentu dengan adanya Wakil Walikota capaian itu akan semakin maksimal,” tukuknya.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Padang Very Mulyadi pada kesempatan itu menyorot permasalahan perekonomian di Kota Padang.
Menurutnya, beberapa tahun terakhir perekonomian di Kota Padang tidak bergerak naik. Justru yang terjadi adalah penurunan kemajuan perekonomian.
“Kami di Gerindra justru melihat persoalan perekonomian masyarakat yang semakin sulit. Disamping mendorong tumbuh berkembangnya UMKM, Gerindra mendorong Walikota Padang untuk mencari investor untuk menghidupkan perekonomian di daerah ini,” katanya.
Sementara itu, Nursyam Saleh dari PDI melihat dari sisi politis dan undang-undang.
Dari segi Undang-undang, ia melihat persoalan tersebut secara dasar hukum pelaksanaan pemilihan Wakil Walikota.
“Apakah mungkin, dengan waktu yang tersisa digelar pemilihan itu. Kan butuh proses yang cukup panjang,” katanya.
Dari segi politis, kata Nursyam Saleh, bisa jadi ini adalah permainan dua partai pengusung, yaitu PAN dan PKS.
“Jangan-jangan kita, partai politik yang ada di Kota Padang ini sudah masuk karuang oleh permainan partai pengusung ini,” tegasnya.
Pada intinya, ketua dan pimpinan partai politik pada pertemuan tersebut sepakat mendorong agar kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang segera diisi. (*)
