BCN Indonesia – Komisi VIDPR RI mengapresiasi pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Savan (BPKS) dari BPK. Di sini, realisasi anggaran BPKS 2020 mencapai 92,4%.
Hal itu terungkap pada Kamis (9 Februari 2021) dalam audiensi antara ketua panitia VIDPRRI yang diketuai Gde Sumarjaya Linggih, dan kepala BPKS. “Panitia VI mengucapkan terima kasih kepada BPKS yang telah mencapai WTP oleh BPK dalam Perimbangan Keuangan BPKS 2020,” ujar politisi ternama bernama Demwr. Komite VI mendapat bimbingan pengelolaan anggaran yang komprehensif dari otoritas BPKS.
Batas atas BPKS pada tahun 2020 akan mencapai Rp 2.014.726.020 dan realisasi belanja sebesar Rp 1.860.891.270. Selain itu, Demar memiliki program pengembangan kawasan strategis dan dukungan manajemen untuk tahun 2022. “Komite VI DPR RI menyetujui usulan BPKS atas rencana pagu RKA K/L tahun anggaran 2022. 77.473.783 ribu orang,” kata para anggota. DPRD Bali.
Demar menjelaskan, anggaran untuk pengembangan kawasan strategis saja sudah mencapai rupiah. 32.892.013 ribu. Di sisi lain, dukungan manajemen adalah rupiah. 41.681.770.000. Komite VI menyetujui rancangan anggaran dengan memperhatikan anggaran gaji dan tunjangan bulan ke-13 dan THR. Perhitungan lainnya adalah biaya pelaksanaan program prioritas dan proyek pendukung untuk tahun anggaran 2022.
