BCN Indonesia – Anggota Komisi XI DPR RI Satori mengapresiasi kinerja pemerintah dari sisi aktivitas dan tren investasi di Indonesia yang masih menunjukkan pertumbuhan positif meski relatif lambat akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. . Setidaknya ada beberapa indikator yang menjadi acuan tren ini.
“Di antaranya tingkat konsumsi yang meningkat, serta pembelian kendaraan niaga serta kegiatan ekspor impor bahan baku,” kata Satori saat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN /Kepala Bappenas, Gubernur BI, Ketua DK OJK dan Kepala BPS di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (30/8/2021). Rapat ini membahas dan mengambil keputusan mengenai Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Sasaran Pembangunan di RAPBN 2022.
Lebih lanjut, Satori berpandangan, meski ada pembatasan kegiatan berupa PPKM darurat, perekonomian tetap bisa berjalan dengan baik. Politisi Fraksi NasDem itu juga menyoroti potensi dampak kebijakan tapering yang dilakukan The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, terhadap Indonesia. Untuk itu, BI diharapkan telah menyiapkan strategi untuk menghadapi situasi tersebut dan mampu menjawab kekhawatiran sebagian kalangan atas dampak Bank Sentral negara Paman Sam tersebut.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Vera Febyanthy, menyadari dampak pandemi yang sedang berlangsung dapat mempengaruhi pemenuhan target pertumbuhan ekonomi pemerintah. Di tengah perlambatan kasus Covid-19 di Indonesia, banyak negara berkembang justru mulai menunjukkan peningkatan kasus baru. Sementara itu, negara-negara tersebut cukup berpengaruh dalam menyerap produk ekspor Indonesia. “Jadi pemerintah harus memikirkan dan menyiapkan strategi ekspor ke depan,” kata Vera.
Apalagi, kata politisi dari Fraksi Partai Demokrat itu, pasar ekspor juga menjadi pasar penting bagi UMKM di seluruh Indonesia. Vera juga mengapresiasi anggaran bansos dalam RAPBN 2022 yang telah dirancang pemerintah. “Bansos ini merupakan bagian dari tanggap darurat di tengah kondisi sulit seperti sekarang ini,” kata anggota DPRD Provinsi Jawa Barat VIII itu.
