BCN Indonesia – Komisi XID PR RI mendukung program Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan sensus jangka panjang 2020 pada 2022. Untuk itu, BPS berencana menggunakan anggaran 2022 untuk lebih banyak program kerja.
“Sensus itu untuk menyediakan data kependudukan dan perumahan yang bisa digunakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja,” kata Komisi XIDPRRI Fasan dalam rapat dengar pendapat Komisi XIDPRRI BPS-BPS sawah. Rabu (9 Januari 2021), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di Gedung Nusanta La I Senayan, Jakarta.
Dalam pertemuan membahas RKABPS dan LKPP dalam RUU APBN 2022, kedua lembaga diminta untuk secara optimal mengarahkan upaya, kebijakan, program, dan kegiatan belanja anggaran 2022 guna mewujudkan reformasi struktural di bidang persawahan. Pengeluaran yang efektif untuk memberikan multiplier effect ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ”
Untuk itu, Komite XI DPR RI menyetujui pagu anggaran 2022 sebesar Rp4,69 triliun, dan Komite XI LKPP menyetujui anggaran sekitar Rp18.145 juta. Fungsi Anggaran Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Bapak Fasan mengatakan Komite XI DPR mengapresiasi capaian BPS dan LKPP yang tidak memenuhi persyaratan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (WTP) 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
