BCN Indonesia – Indonesia secara resmi memegang Presidensi Group of Twenty (G20) selama setahun penuh di 2022. Ini dimulai dari 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022.
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, sedikitnya ada tiga manfaat besar bagi Indonesia ini jika pertemuan dilaksanakan secara fisik. Antara lain peningkatkan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp7,4 triliun, dan pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor.
“Sehingga secara agregat, diperkirakan manfaat ekonominya dapat mencapai 1,5 – 2 kali lebih besar dari pelaksanaan IMF-WBG Annual Meetings 2018 di Bali,” kata Menko Airlangga dalam sebuah acara bertema ‘Mau Dibawa Ke Mana G20 di Era Presidensi Indonesia?’ secara virtual, di Jakarta ditulis Sabtu (20/11).
Dalam pertemuan G20 tahun depan direncanakan ada 150 pertemuan dan side events selama 12 bulan. Terdiri dari Pertemuan Working Groups, Engagement Groups, Deputies/Sherpa, Ministerial, dan KTT G20, serta Side Events.
Ini akan memberikan manfaat untuk sektor akomodasi, makan-minum, pariwisata, dan yang terpenting adalah branding Indonesia di dunia internasional. Dalam jangka panjang, branding itu akan meningkatkan kepercayaan negara-negara lain terhadap Indonesia.
“Indonesia dapat menjadi central stage di dunia,” kata Menko Airlangga.
Informasi saja, Presidensi G20 mengusung tema ‘Recover Together, Recover Stronger’. Melalui tema ini, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Semakin terintegrasinya perekonomian global, keberhasilan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi di suatu negara tidak akan dapat bertahan lama apabila tidak diikuti oleh keberhasilan yang sama di negara-negara lain.
Melalui forum G20 tersebut, Indonesia berkesempatan mendorong upaya kolektif dunia mewujudkan kebijakan yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi global secara inklusif. Sekaligus momentum untuk menjaga Kawasan Indo Pasifik yang netral, sebab pertumbuhan ekonominya yang relatif tinggi, dan ini adalah eranya untuk Asia.
“Setelah G20, Indonesia juga akan memimpin ASEAN, sehingga ini (G20) sangat tepat waktu, karena saat ini ASEAN merupakan wilayah cukup tenang dengan pertumbuhan tinggi. Semoga Indonesia juga bisa membawa basis filosofi yaitu konsultasi dan konsensus, konkretnya adalah musyawarah mufakat, dalam forum G20 tersebut,” ujar Menko Airlangga.
Ekonom Senior di The Indonesia Economic Intelligence Sunarsip mengatakan, Indonesia dapat memanfaatkan kedudukannya sebagai Presidensi G20 bagi kepentingan nasional.
“G20 juga dapat memaksimalkan peran Indonesia untuk menjembatani perbedaan kepentingan antara AE (Advanced Economies) dengan EM (Emerging Market),” kata Sunarsip dalam diskusi Bank Indonesia, di Surabaya, Sabtu (20/11).
Lebih lanjut, dia menyebutkan beberapa kepentingan yang diperoleh Indonesia dalam G20 pada 2022 mendatang. Di antaranya, sebagai sarana untuk menarik investasi dari anggota yang memiliki surplus saving, seperti Jerman, Jepang, China, Korea, UE, Rusia dan Arab Saudi melalui forum forum bilateral di G20.
Kemudian, sebagai jendela untuk membuka pasar ekspor ke negara G20, baik ekspor barang maupun jasa terutama dalam rangka diversifikasi pasar ekspor. Seperti ke Arab Saudi, Turki, Rusia, Brasil, Argentina dan Meksiko.
“Indonesia dapat memanfaatkan kedudukannya sebagai Presidensi sekaligus tuan rumah G20 untuk mendorong sektor pariwisata Indonesia,” ujarnya.
Lalu, sebagai sarana untuk mendorong isu-isu tata kelola di sektor keuangan (finance track): money laundering, international tax, financial inclusive (digital, SME), capital flow, cross-border payment, financial data exchange, dan lainnya.
Tentunya dalam presidensi G20 mendatang, dapat memperkokoh dan meningkatkan reputasi Indonesia dalam forum-forum multilateral yang selama ini telah teruji turut serta dalam menyelesaikan isu-isu global.
Adapun kepentingan bagi global, posisi Indonesia yang berada “di tengah-tengah” atau “non kubu” dapat berperan menjadi stabilisator di tengah berbagai konflik dagang yang masih terjadi, seperti konflik dagang antara USA vs China, China vs Australia, Rusia vs UE, UK vs UE.
Demikian, Indonesia memiliki agenda (concern) yang relatif sama baik dengan anggota G20 yang berasal dari kelompok AE maupun EM. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi mampu menyelesaikan agenda-agenda utama G20 baik agenda peninggalan Presidensi 2021 maupun perkembangan di 2020.
“Agenda-agenda tersebut antara lain menyangkut isu-isu pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, stabilitas keuangan, stabilisasi harga komoditas, pangan, perubahan iklim, transisi energi, dan lainnya,” tutup Sunarsip.
