BCNINDONESIA.COM – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emmanuel Melkiades Laka Lena angkat bicara terkait tudingan adanya unsur politik dalam sikap DPR yang mendorong dan menjadi relawan Vaksin Nusantara. Melki menilai, dalam kasus vaksin nusantara ini, justru Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM inilah yang justru telah bermain politik.
“Nah kan Kami tahu, begini contohnya. Misalnya hari ini kami tahu bahwa ada gerakan yang disponsori juga mungkin oleh Badan POM yang kemudian dalam gerakan tersebut ingin mengumpulkan para tokoh bangsa untuk mendukung Badan POM, jadi Badan POM sekarang sudah main-main politik sekarang,” kata Melki, dalam diskusi yang bertema ‘Siapa Suka Vaksin Nusantara’ Sabtu 17 April 2021.
Melki mengaku mengetahui siapa yang bermain di belakang BPOM dan mengapa BPOM memiliki sikap yang berlawanan dengan vaksin Nusantara. “Jadi kami tahu siapa yang mengarahkan itu, informasi yang masuk kepada kami, lalu sekarang BPOM sebagai lembaga independen tersebut mengumpulkan para tokoh kemudian mengatakan save BPOM dan Save Kepala BPOM dan sebagainya. Jadi sekarang BPOM sudah main-main politik juga,” ujar Melki
Menurut Melki, apa yang dilakukan oleh BPOM dinilai tidak etis karena lembaga independen yang tak semestinya dikaitkan dengan kepentingan politik. Tidak seperti DPR yang memang adalah lembaga politik dan wajar saja jika ada sedikit unsur politik didalam sikapnya.
“Jadi mereka (Badan POM) bilang kita berpolitik justru mereka yang main-main politik. DPR itu lembaga politik ya, kita masih punya keputusan dan sikap politik dan kami juga sekaligus kami bersikap seperti itu berbasiskan data-data ilmiah saintifik baik dari (RSUP) Kariadi maupun di DPR RI yang sudah dicek. Kita uji kita bahas kita perdebatkan sampai pada kesimpulan bahwa memang ini layak dilanjutkan dan harus diteruskan diuji klinis tahap dua,” ujar Melki
Melki menyebut adalah hal yang aneh yang dilakukan oleh Badan POM.”Kita tahu siapa-siapa yang lagi menggerakkan sekarang, memakai narahubung tertentu, mengumpulkan para tokoh mengumpulkan Badan POM seolah-olah nanti mendukung Badan POM bahwa mereka didzolimi itu kan tidak benar,” ujarnya.
