BCN Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi Program Ekonomi Nasional (PEN) hingga 20 Agustus 2021 mencapai Rp326,16 triliun atau 43,8% dari pagu Rp744,77 triliun.
Lebih detail, realisasi di sektor kesehatan sebesar Rp77,18 triliun atau 35,9% dari pagu Rp214,96 triliun yang dimanfaatkan untuk diagnostik testing dan tracing, therapeutic untuk biaya perawatan 426,94 ribu pasien, insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, obat dan APD, pengadaan 81,42 juta dosis vaksin, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional, serta insentif perpajakan kesehatan.
Sektor perlindungan sosial telah terealisasi sebesar Rp99,33 triliun atau 53,2% dari pagu Rp186,64 triliun yang digunakan untuk PKH bagi 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kartu sembako untuk 16,1 juta KPM, Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta KPM dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk 5,51 juta KPM, Kartu Pra Kerja untuk 2,82 juta otang, bantuan kuota internet untuk 35,95 juta penerima, subsidi listrik untuk 32,6 juta penerima, serta SBU untuk 2,09 juta pekerja.
BERITADALAM
Dukungan UMKM dan korporasi realisasinya sampai Agustus 2021 Rp48,02 triliun atau 29,6% dari pagu Rp162,40 triliun dengan manfaat untuk Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) 11,84 juta usaha, IJP UMKM untuk 2,04 juta UMKM, IJP Korporasi untuk 26 korporasi.
”PEN beberapa komposisinya mengalami perubahan, terutama sesudah ada varian Delta. Jadi total PEN kita naik dari Rp699 triliun menjadi Rp744 triliun,” kata Menkeu dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (23/08).
“UMKM baru 29,6%. Ini yang bisa jalan hanya BPUM, itu pun mencapai yang tadi 12 juta masih 11,84 juta usaha yang dapat,” ujar Menkeu.
Lebih lanjut, penempatan dana pada bank dengan total penyaluran kredit sejak 2020 mencapai Rp417,57 triliun kepada 5,31 juta debitur, serta subsidi bunga KUR dan non-KUR untuk 4,47 juta debitur.
“Penempatan dana kita masih lakukan di beberapa perbankan dan subsidi KUR dengan total alokasi atau realisasi KUR yang diminta untuk ditingkatkan tahun ini, kita akan melihat terjadinya kenaikan, terutama nanti untuk subsidi KUR,” ujar Menkeu.
Belanja-belanja program prioritas telah terealisasi Rp50,25 triliun atau 42,6% dari pagu Rp117,94 triliun untuk padat karya K/L bagi 928,2 ribu naker, pariwisata untuk KSPN, ecowisata dan pelatihan SDM, serta ketahanan pangan, seperti program food estate dan irigasi, ICT untuk penyediaan infrastruktur TIK dan penyiaran publik, serta kawasan industri untuk pengembangan kawasan strategis dan program penanaman modal.
“Belanja prioritas ini di beberapa kementerian lembaga tampaknya mereka terus melakukan beberapa adjustment dari desainnya begitu terjadi Covid Delta,” ujar Menkeu.
Terkait insentif usaha, realisasinya sebesar Rp51,39 triliun atau 81,8% dari pagu sebesar Rp62,83 triliun dengan manfaat untuk PPh 21 DTP bagi 73.970 pemberi kerja, PPh final UMKM DTP untuk 119.354 UMKM, pembebasan PPh 22 impor untuk 9.530 WP, pengurangan angsuran PPh 25 untuk 58.441 WP, pengembalian pendahuluan PPN untuk 1.924 WP, penurunan tarif PPh badan manfaat untuk seluruh WP, PPN DTP properti bagi 577 penjual untuk 6,64 ribu unit, serta PPnBM mobil bagi 6 penjual untuk 89,05 ribu unit.
