BCN INDONESIA – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengakui kalau banyak yang menyampaikan protes kepadanya, karena penerima bantuan sosial (bansos) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran.
“UU data (penerima manfaat) itu ada di Pemda, kemudian Pemda meminta ke Desa atau Kelurahan. Kami banyak dikomplain. Kacau, karena itu keluarganya kepala desa, lurah dan sebagainya yang dimasukkan dalam data,” katasaat dikonfirmasi, Rabu(16/6/2021).
Risma pun mengungkapkan, komplain karena yang menerima Bansos lebih banyak keluarga Pak Desa dan Pak Lurah. Menurutnya, hal itu terjadi karena data penerima bansos yang ada di tidak terukur.
“Sekarang pembenahan datanya sudah 90%. Kami sedang melakukan pemetaan-pemetaan karena di dalam PKH unsurnya sangat beragam misalnya ada anggota yang disabilitas maka akan mempengaruhi penerimaan-penerimaan,” ucap Risma.
Untuk itu, Risma mengatakan, saat ini Kemensos melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan progres pemutakhiran datanya, capaiannya sudah sudah 90%.dilansir dari Menitindonesia.com
Dia bilang juga, nantinya data penerima bansos akan mudah terdeteksi, lebih transparan dan mudah dipantau oleh siapa saja.
“Ke depan usulan itu akan kami buka mulai dari desa, kelurahan, RT, RW itu akan bisa dipantau oleh siapa saja,” tandasnya.
