BCN Indonesia – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem di 2023 bisa mencapai hingga 3 juta penduduk. Ini menjadi salah satu kebijakan prioritas yang disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.
“Tahun 2023 kita harus menurunkan kemiskinan ekstrem dari 2,5 juta sampai 3 juta penduduk,” kata Suharso dalam konferensi pers Hasil Sidang Kabinet Paripurna yang ditayangkan secara virtual, dikutip Antara, Rabu (16/2).
Dia menjelaskan, target ini sejalan dengan rencana penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 0-1 persen pada 2024, sesuai target pembangunan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menekankan bahwa tema dari RKP maupun PPKF (Pokok-pokok Kebijakan Fiskal) Tahun 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Selain kemiskinan, Pemerintah juga menyusun sejumlah kebijakan prioritas pada tahun 2023 yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini pendidikan dan kesehatan.
Kemudian, penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan lapangan kerja, pemulihan dunia usaha hingga revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas. Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai nol emisi tahun 2060 melalui ekonomi hijau dan transisi energi.
“Mengingat Indonesia akan mencapai ‘net zero emission’ pada tahun 2060, pembangunan rendah karbon dalam hal ini transisi energi penting sebagai respons terhadap perubahan iklim,” imbuhnya.
Terhadap infrastruktur, Pemerintah juga akan melanjutkan dan menyelesaikan infrastruktur dasar yakni air bersih dan sanitasi. Dalam Hasil Sidang Kabinet Paripurna itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 ditargetkan mencapai 5,3-5,9 persen.
Kemudian, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27 persen; penurunan tingkat pengangguran terbuka berkisar 5,3-6 persen; rasio gini berada di level 0,375-0,378. Indeks pembangunan manusia ditargetkan berada pada 73,29-73,35 persen dan tingkat kemiskinan sebesar 7-8 persen. Indikator pembangunan juga diukur dari nilai tukar petani yang ditargetkan mencapai 103-105 serta nilai tukar nelayan 105-107.
