BCN Indonesia – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk ekstra berhati-hati terkait perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sekaligus pelonggarannya untuk sektor usaha kecil. Dari hasil evaluasi yang disampaikan pemerintah, terdapat sejumlah indikator penularan yang belum turun.
Menurut Puan, PPKM Level 4 dengan segala penyesuaiannya ke depan harus mampu menurunkan semua indikator laju penularan, termasuk angka kematian saat isolasi mandiri. “Pemda tidak boleh beralasan kematian tinggi karena banyak pasien isoman tidak lapor. Justru di situlah tugas aparat pemda yang dibantu masyarakat untuk terus memantau kondisi wilayahnya selama PPKM Level 4 diterapkan,” ujar Puan.
Lebih lanjut Puan menjelaskan, pemerintah ke depan harus lebih responsif terhadap setiap perubahan kondisi penularan yang terjadi. “Dalam strategi gas dan rem yang dipakai pemerintah, kalau PPKM Level 4 diperlonggar (untuk sektor usaha kecil), berarti pemerintah sudah kembali menginjak gas, meski belum sepenuhnya melepas rem,” kata politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
“Meski sudah ada tren penurunan, misalnya pada penambahan kasus dan positivity rate, namun di beberapa daerah indikator tersebut justru masih meningkat. Begitu juga angka kematian, di sejumlah wilayah masih meningkat signifikan. Di sini pemerintah harus ekstra hati-hati,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Senin (26/7/2021).
Ia mengingatkan agar pemerintah harus lebih sigap mengambil tindakan jika tiba-tiba terjadi peningkatan laju penularan Covid-19 sebagai antisipasi dari pelonggaran PPKM. “Tindakan pemerintah dalam mengubah mode ‘gas’ atau ‘rem’ ini tidak boleh telat, tidak boleh kalah cepat dengan fluktuasi penularan virus itu sendiri. Artinya, kalau sudah mulai ngegas, jangan sampai lupa ngerem,” tegas Puan.
Puan menyampaikan dalam situasi seperti ini data laju penularan menjadi instrumen yang sangat vital dalam mengambil setiap kebijakan pemerintah. “Dalam situasi krusial ini, jangan pernah sekali-kali mempermainkan data, misalnya dengan menurunkan testing agar laju penularan seolah-olah tampak terkendali,” terangnya.
Untuk itu, Puan meningatkan pemerintah untuk terus meningkatkan tes, pelacakan dan juga tempat-tempat isolasi terpusat. Menurutnya, penurunan jumlah testing dan tracing tidak boleh terjadi dengan alasan apapun. Terkait sektor usaha kecil yang diperlonggar, Puan ikut besyukur karena para pelaku usahanya bisa kembali beraktivitas dan bergotong-royong menggerakkan ekonomi rakyat.
Namun, dia mengingatkan agar para pelaku usaha juga ikut bergotong-royong dalam menerapkan protokol kesehatan dan taat pada aturan yang ada. “Kalau kesadaran bersama kita terhadap aturan dan prokes sudah tumbuh seperti itu, kita optimis masa-masa sulit ini akan segera berlalu,” kata legislator dapil Jawa Tengah V itu.
Selain sektor usaha kecil, kata Puan, pemerintah juga harus memperhatikan masyarakat pekerja non-esensial yang berpenghasilan harian. Bantuan sosial harus dipastikan sudah sampai di tangan mereka. “DPR akan mengawal dan mengawasi distribusi bantuan sosial agar tepat sasaran,” imbuh Puan.
