BCN Indonesia – Provinsi Kepulauan Riau sebagai beranda terdepan Republik Indonesia membutuhkan sarana infrastruktur yang memadai di perbatasan negara. Sebagai wujud perhatian pembangunan di perbatasan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR tengah membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna.
Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad secara khusus mengadakan audiensi dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kepri untuk menindaklanjuti progres pembangunan PLBN Serasan di Ruang Kerja Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (19/01).
“PLBN Serasan ini akan menjadi bukti kehadiran negara di wilayah perbatasan, daerah terluar seperti Natuna memang sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara,” ujar Gubernur Ansar.
Menurut Gubernur Ansar, tantangan pembangunan wilayah perbatasan di Kepri sangat kompleks. Karena itu tahun ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendirikan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kepri untuk mengakomodir berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan wilayah perbatasan.
“Pembangunan kawasan perbatasan ini diarahkan untuk mewujudkan halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman,” kata Gubernur Ansar.
Pembangunan PLBN Serasan dicanangkan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) sekaligus melaksanakan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
Dijelaskan oleh Albert Reinaldo, Kepala BPPW Kepri, PLBN Serasan dibangun dengan tujuan untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah terluar dan desa melalui pemerataan pembangunan antar wilayah.
Halaman Selanjutnya ⇒
