BCN Indonesia – Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengajak semua pihak menjadikan masa pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 hingga 2 Agustus mendatang, sebagai momentum untuk mengenjot program vaksinasi. Ia yakin, jika saja semua elemen bangsa bergerak bersama, bekerja dengan segala daya dan upaya yang ada, maka target vaksinasi 2011 akan tercapai.
“Selain menjalankan protokol kesehatan secara ketat, program vaksinasi adalah senjata utama kita dalam perang melawan Covid-19. Karena itu, vaksinasi harus digenjot terus menerus hingga mencapai target herd immunity,” kata Rahmad dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Senin (26/7).
Semestinya, lanjut politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, tidak ada lagi desa dan kecamatan di Indonesia yang tidak menyelenggarakan vaksinasi. TNI dan Polri yang punya perangkat hingga ke desa, termasuk bidan desa dilibatkan semua. Intinya, tidak ada hari tanpa vaksinasi. Dikatakannya, angka vaksinasi masih kurang.
BERITADALAM
Mengutip data terbaru dari satgas Covid-19, Minggu (25/7/2021) angka vaksinasi dosis pertama baru mencapai 21,35 persen. Adapun vaksinasi dosis baru mencapai 8,60 persen. Angka itu menurutnya masih jauh untuk mencapai herd immunity yang mensyaratkan vaksinasi harus mencapai 70 persen dari jumlah penduduk. Pasalnya, kekebalan kelompok atau herd immunity memang harus dikejar untuk menghentikan Covid-19.
“Teori herd immunity ini terbukti manjur, terlihat saat Piala Eropa yang baru saja berlalu. Masyarakat penggila bola menonton idolanya di stadion bahkan tanpa masker. Kalaupun ada kasus, bisa dikatakan kecil dan langsung bisa teratasi,” kata Rahmad. Ia berharap, persoalan distribusi vaksin tetap jadi perhatian dimasa PPKM level 4. Apalagi, vaksin ada masa kadaluarsanya sehingga stok yang ada harus segera diinjeksikan agar tak mubazir.
Menurut Rahmad, distribusi vaksin bisa diprioritaskan dari perhitungan proporsi masyarakat kota sesuai tingkat keparahan zona dan target 70 persen herd immunity. Misalnya, seperti di Kota Sorong, Papua Barat yang cakupan vaksinasinya per 8 Juli 2021 masih rendah (14,17 persen). Padahal kota ini masuk zona merah.
Oleh karena itu, legislator dapil Jawa Tengah V tersebut memiliki beberapa catatan yang perlu jadi perhatian dalam distribusi vaksin. Pertama, akses masyarakat memperoleh vaksin harus dipermudah. Ruang publik di seluruh Indonesia harus diperbanyak hingga tingkat kecamatan dan desa. Kedua, kerja sama dengan pihak swasta harus lebih ditingkatkan lagi. Seperti yang telah dilakukan beberapa e-commerce terbesar.
Dalam kesempatan ini Rahmad juga mengapresiasi Badan Intelijen Negara (BIN) telah melakukan inisiatif serupa di kawasan Bandung Barat, dan berhasil menjangkau 70 persen masyarakat yang sebelumnya tak tersentuh. Keberhasilan metode ini perlu diapresiasi dan disebarluaskan di tingkat nasional. “Intinya, tiada hari tanpa vaksinasi, hingga di level terendah. Bahkan jika perlu melakukan pendekatan rumah ke rumah untuk pengecekan dan vaksinasi. Amerika Serikat sukses melakukan cara tersebut,” katanya.
