BCN Indonesia – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ratna Juwita Sari meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengawal sektor-sektor terdampak pandemi, khususnya sektor transportasi, pariwisata dan UMKM. Dirinya mendengar bahwa sampai saat ini banyak dari masyarakat terdampak tersebut yang mengalami kesulitan mengakses jaring-jaring pengaman pemerintah.
“Nah oleh karena ini kan ada dispute di situ, sehingga ada skema-skema lanjutan yang akan mempermudah penyerapan yang sudah dipersiapkan pemerintah dalam hal (menyelamatkan sektor-sektor terdampak) ini,” terang Ratna dalam Rapat Virtual Banggar DPR RI dengan Kemenkeu dan Bak Indonesia, Senin (12/7/2021).
Politisi F-PKB itu belum melihat adanya sense of crisis yang dilakukan pemerintah. Ratna menjelaskan, di samping pertumbuhan ekonomi di masyarakat masih rendah, adanya PPKM di awal semester kedua ini menurutnya membuat belanja masyarakat akan semakin turun kembali. Sehingga Ratna berharap agar adanya perlakuan-perlakuan khusus yang dapat menjaga perputaran ekonomi, khususnya di sektor riil.
“Untuk masyarakat kita yang sudah secara kesehatan itu merasa panik dengan adanya panic buying ataupun panic selling oleh alat-alat kesehatan di era pandemi Covid-19 ini, mereka harus ditambah lagi beban beban selama PPKM, mereka tidak dapat melaksanakan sektor ekonomi mereka secara normal,” jelas legislator dapil Jawa Timur IX itu.
Rapat Virtual Banggar DPR RI yang mengundang Kemenkeu dan Bank Indonesia tersebut membahas mengenai Laporan Semester I dan Prognosis Semester II APBN Tahun Anggaran 2021. Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa pendapatan negara mengalami pertumbuhan positif, yakni pada penerimaan pajak, cukai dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
Selain itu, Kemenkeu juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini akan berkisar antara 3,7 persen hingga 4,5 persen apabila PPKM berlangsung lebih panjang. Proyeksi tersebut lebih rendah dari proyeksi BI sebelumnya pada kisaran 4,1 hingga 5,1 persen dengan titik tengah 4,6 persen.
