BCN Indonesia – Melalui kebijakan PPKM darurat, upaya pemerintah dalam menekan laju penyebaran COVID-19 patut diapresiasi. Namun, dalam implementasi PPKM darurat banyak menuai pro kontra dikalangan pengusaha.
Seperti salah satu pengusaha kedai kopi di Jalan Bandara, Ganet, berinisial TM. Ia mendukung kebijakan pemerintah itu. Tapi ia juga perlu membuka usahanya meskipun dengan waktu dan kursi yang terbatas.
Usaha kedai kopi TM sempat ditertibkan oleh satgas, pada Sabtu (24/07). Bahkan ia sempat terlibat adu mulut dengan oknum aparat kepolisian yang tergabung dalam satgas PPKM.
TM merasa tidak terima saat penertiban yang dilakukan oknum kepolisian itu karena terkesan arogan.
“Tidak perlu bentak-bentak lah, dan nunjuk-nunjuk segala,” kata TM.
Dalam video yang dilihat redaksi, oknum kepolisian itu sempat cekcok dengan salah satu masyarakat karena tidak terima untuk di videokan saat penertiban tersebut.
“Itu apa, kepentingannya apa,” kata oknum kepolisian
itu sambil menunjuk-nunjuk ke kamera karena tidak terima di videokan.
Salah satu tokoh muda di Ibu Kota Tanjungpinang, Julyanta Mitra turut angkat suara. Ia lantas meminta aparat bisa berlaku lebih humanis dan rasional dalam menyikapi dinamika masyarakat atau pedagang dalam menaati aturan pemerintah.
“Harusnya aparat bisa lebih sabar dan santun dalam menegur serta menasihati masyarakat yang melakukan pelanggaran,” kata dia.
Anta juga mendukung PPKM, bahkan ia turut mengapresiasi para petugas PPKM yang bekerja tanpa batas waktu.
Tapi yang mesti digarisbawahi, nafkah para pedagang tidak ditanggung oleh negara. Jadi, wajar apabila masih didapati sebagian dari mereka tetap membuka usaha atau memaksa berjualan demi mencukupi kebutuhan nafkah mereka.
“Jadi dalam menegakkan aturan itu juga harus pakai hati. Cara-cara yang lebih humanis sangat diperlukan demi menumbuhkan kepercayaan rakyat pada negara dan komitmen untuk patuh terhadap aturan,” ujar Anta saat diwawancara di tempat kejadian.
Tindakan yang terkesan arogan itu juga tentu tidak sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi soal PPKM Darurat.
Sebagaimana instruksi Presiden Jokowi agar semua aparat berhati-hati dalam menurunkan indeks mobilitas masyarakat. Khususnya yang berkaitan dengan penyekatan dan penanganan terhadap masyarakat, pedagang, PKL dan toko.
“Saya minta kepada Polri dan juga Mendagri, kepada daerah agar jangan keras dan kasar, lakukanlah dengan tegas dan santun. Sambil sosialisasi memberikan ajakan-ajakan, sambil bagi beras. Itu mungkin bisa sampai malahan pesannya,” ujar Jokowi dalam pengantar ratas evaluasi PPKM Darurat pada 16 Juli 2021, yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).
sumber: sijoritoday.com
