BCN Indonesia – Anggaran negara merupakan instrumen penting untuk mendukung pemulihan ekonomi, melanjutkan reformasi, dan melindungi masyarakat dari dampak Covid-19. Anggaran negara bergerak cepat dan dinamis untuk menjawab tantangan pandemi dengan melakukan berbagai terobosan kebijakan fiskal untuk kebangkitan ekonomi.
Salah satu terobosan yang dilakukan untuk mendukung APBN yang berkelanjutan dan ramah lingkungan adalah dengan memperkenalkan mekanisme transisi energi dan pajak karbon dalam reformasi perpajakan. Kebijakan ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP). Skema pajak karbon dimaksudkan untuk mengendalikan peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer yang dapat menyebabkan peningkatan suhu permukaan bumi.
“Kami juga melakukan pembenahan struktural agar Indonesia bisa pulih lebih baik dan lebih kuat. Ini semua peluang bagi kita semua untuk melanjutkan reformasi dan kerjasama multilateral kita sangat penting,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara online di The 28th APEC Finance Ministers’ Rapat, Jumat (22/10).
Dengan pengendalian emisi gas tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko perubahan iklim dan bencana yang terjadi di Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan.
Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030 sesuai dengan konvensi perubahan iklim (Paris Agreement) yang telah disepakati di Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (Perjanjian Paris). NDC). .
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menjelaskan bahwa Indonesia juga mengandalkan kebijakan moneter untuk merespons pandemi Covid-19. Tentu saja ini dilakukan dengan cara yang bijaksana.
“Sehingga tidak merugikan dan merusak kebijakan makroekonomi kita yang prudent,” kata Menkeu.
Menurut Menkeu, ekonomi digital juga memiliki peran penting di tengah pandemi Covid-19 karena dapat memberikan peluang bagi Indonesia untuk mempercepat pembangunan ekonomi.
“Indonesia sangat menyadari hal ini dan saat ini Indonesia juga cukup banyak berinvestasi di infrastruktur dan ekosistem digital,” ujar Menkeu. (dep/mr/hpy)
